Inilah Cara Anggota DPR 'Memainkan' Absensi

Ketua DPR Marzuki Alie memandang banyak anggota DPR yang tak jujur soal absensi. Faktanya, anggota DPR memang kerap membohongi rakyat, membubuhkan tandatangan tanpa mengikuti rapat.

Memang tak semua anggota DPR menjadi pemain absensi. Bagi anggota Komisi III DPR dari FPDIP Eva Kusuma Sundari, permainan absensi ini muncul karena sistem di DPR memang tak tertib. Akibatnya modus-modus tertentu menjadi langganan anggota DPR sebelum menghilang dari meja rapat.

"Orang itu berperilaku sesuai dengan setting sistem. Kalau absen jadi indikator kinerja, ya akan dipenuhi bahkan dengan cara yang tidak elok. Ada pemalsuan tandatangan biasanya kolusi dengan kesekjenan. Atau, tandatangan saja lalu ngilang," beber Eva.

Hal ini disampaikan Eva kepada wartawan di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Eva sendiri mengakui kerap harus pindah-pindah ruang rapat. Sebab, jadwal rapat bertabrakan dengan rapat lainnya. Ia pun kerap hanya beberapa menit di ruang rapat, untuk sekadar memenuhi kehadiran.

"Di banyak kasus, karena jadwal bentrok, seperti kasusku pada Senin 21 November lalu, pukul 13.00 WIB ada 4 meeting paralel. Sehingga saya hanya teken, 10 menit hadir secara bergiliran. Sata tunjukkan kehadiran fisik, dan bukan kualitas kehadiran," jelas Eva.

Meski begitu, Eva berharap fraksi memaksimalkan penertiban absensi. Namun tentu harus diimbangi dengan reward yang mumpuni, agar anggota DPR kian rajin mengikuti rapat-rapat.

"Tapi sebaiknya, fraksi memaksimalkan peluang menertibkan disiplin anggota. Akan fair jika indikator absensi ini sebafai bagian dari performance review para anggota. Jika tidak ada tindakan apa-apa, tidak mengimplementasikan reward system, ya para anggota tetap cuek dan manipullasi. Soalnya kalau menunggu kesadaran, agak berat, tidak ada motif," terang Eva.

Meski demikian, ia berharap ada indikator lain sebagai pengontrol kinerja DPR. "Walau saya agak geli dengan indikator absensi sebagai indikator performance, harusnya yang lebih substantif seperti dampak atau kontribusi di fungsi-fungsi legislasi, budget, pengawasan harus sesuai porto folio representasi anggota," tutur Eva.