Jurnaldunia.com - Hasil rapat kabinet terbatas dan kabinet paripurna maraton yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, tidak menghasilkan kebijakan apa pun tentang pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Rapat tersebut masih dalam kesimpulan untuk memantapkan lagi rencana kebijakan pemerintah mengenai pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, yang akan diterbitkan Mei 2012.
SBY mengeluarkan tujuh arahan untuk para menterinya, agar dapat tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dengan APBN-P 2012 yang telah disahkan.
Pemerintah batal menaikkan harga BBM bersubsidi, namun harus mengantisipasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan defisit anggaran 2012 tidak terjadi.
Tujuh poin arahan SBY yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Pertama, mendorong percepatan belanja sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan merampungkan perubahan Perpres Nomor 54 untuk mempercepat proses-proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel.
Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah. Tim inflasi daerah dan Tim Inflasi BI dan Menko Perekonomian harus betul-betul memantau setiap kecepatan arus barang dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan pasokan di daerah. “Ini tidak boleh terjadi sehingga tidak memicu terjadinya inflasi," katanya.
Ketiga, Mengoptimalkan program perlindungan sosial. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin, tetap bisa menjangkau antara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan raskin serta program klaster keempat.
Keempat, Kebijakan mendorong pertumbuhan investasi. Dengan demikian maka target investasi di 2012 sebesar Rp283 triliun. Kuartal pertama sudah di atas 25 persen. Artinya lebih dari seper empat. Biasanya pada kuartal berikutnya nanti trendnya akan meningkatkan.
Kelima, Peningkatan daya saing terutama produk eskpror non migas melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk. Itulah sebabnya modernisasi pelabuhan menjadi agenda utama dalam MP3EI. Ini harus diturunkan dalam rencana aksi.
Keenam, penguatan perdagangan di dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam hal ini pemerintah mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri dengan memperlancar perdagangan dalam negeri untuk produk nasional.
Ketujuh, mengendalikan produk impor yang berpotensi bisa menurunkan daya saing produk domestik. Ini termasuk juga kemungkinan peluang-peluang terjadinya barang-barang ilegal.
(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)
0 komentar:
Posting Komentar