"Di era reformasi tidak sama dengan intelijen di era orde baru," ujar TB Hasanudin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/8).
Menurutnya, di era orde baru intel juga bertindak sebagai eksekutor yang melakukan tindakan atau kegiatan operasional yang boleh melakukan apapun. Sementara di era demokrasi, intelijen hanya terbatas mencari, mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan informasi.
"Kesimpulannya diberikan kepada para eksekutor pada level daerah. Yakni gubernur, bupati, wali kota, Kapolres, dan Dandim untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat," kata dia.
Politisi PDIP ini pun menganalisa 3 hal yang menyebabkan kasus Sampang tidak tertangani dengan baik. Pertama, barangkali intelijen sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor, tapi eksekutor tidak merespons dan tidak menindaklanjuti hasil temuan tersebut.
Kedua, aparat intelijen bekerja tidak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sehingga sarannya keliru dan eksekutor pun keliru dalam membuat keputusan. Ketiga, bisa jadi tidak adanya koordinasi antara aparat intelijen dengan pemerintah sehingga bertindak masing-masing.
"Sebaiknya pemerintah segera membentuk tim evaluasi dari kasus ini untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik-konflik yang akan datang. SBY jangan cuma retorika dengan menurunkan menteri-menterinya ke Sampang, tapi SBY harus serius menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah lainnya jangan hanya di Sampang," pungkasnya.
(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
- Email : info@jurnaldunia.com
- HP : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)

0 komentar:
Posting Komentar