Inilah 4 Rencana Besar Jokowi yang Dikritik

Jurnaldunia.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menelurkan rencana-rencana bagi perbaikan Ibukota. Namun, sepak terjang Jokowi tak jarang menuai kritik.

Berikut rencana Jokowi yang menuai protes sejumlah kalangan:

Jokowi Setuju Proyek 6 Tol
Jokowi menyetujui rencana pembangunan 6 ruas tol layang dalam kota yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Enam ruas jalan tol layang itu akan dibangun di Kemayoran - Kampung Melayu (9,6 km), Duri Pulau - Kampung Melayu (11,4 km), Sunter - Rawabuaya - Batu Ceper (22,9 km), Sunter - Pulo Gebang - Tambelang (25,73 km), Pasar Minggu - Casablanca (9,5 km), Ulujami - Tanah Abang (8,270 km).

Keputusan Jokowi dinilai berpihak kepada orang kaya. "Kami menolak 6 ruas jalan tol baru di Jakarta karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau dibuat 6 jalan tol akan menimbulkan kemacetan baru dan akan mengundang orang membeli mobil baru," ujar anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, M Budi Susandi, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Jumat pada 2 November 2012.

Jokowi dan dinas terkait seharusnya mengutamakan sistem manajemen transportasi dan menggenjot transportasi massal seperti MRT.

Jokowi Tambah 450 Bus TransJ
Rencana Jokowi menambah 450 unit bus TransJakarta disebut ilegal. Alasannya, pengadaan armada baru sudah menjadi kewajiban operator bus sesuai kontrak dengan unit pengelola TransJakarta.

"Pengadaan bus TransJakarta yang menurut kami ilegal karena pada dasarnya pengadaan bukan (tugas) Pemprov DKI," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, M Budi Susandi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (2/11/2012).

Beban pengadaan bus baru sudah disepakati untuk dilakukan oleh operator TransJakarta sesuai kontrak yang ditandatangani bersama unit pengelola TransJakarta. Dia menjelaskan dalam kontrak tersebut tertuang biaya investasi dari operator untuk pengadaan armada baru.

Jokowi Bagikan Kartu Sehat
Jokowi akan mengeluarkan kartu pintar dan kartu sehat. Ada 10.000 kartu yang bakal dibagikan pada bulan November.

Rencana itu oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta dinilai melanggar peraturan daerah sebab ada program serupa yakni kartu Gakin yang masih berjalan dan dananya diambil dari APBD.

Jokowi Perbanyak Lahan Hijau
Jokowi akan membeli lahan sebanyak-banyaknya untuk ruang terbuka hijau (RTH) agar tercapai 30 persen.

Rencana ini dinilai bakal terbentur dana karena mahalnya tanah di Ibukota.

Kepala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid, menyarankan agar Jokowi fokus untuk menggunakan lahan kosong atau gedung-gedung yang tidak terpakai.

"Coba diinventarisir dulu gedung kosong atau tanah terlantar, itu kan masih banyak," jelas Khalisah saat dihubungi, Senin (5/11/2012).

Selain itu, Jokowi diminta mengajak kerjasama kawasan perbelanjaan, hotel dan kalangan industri untuk merealisasikan impian tersebut.

(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)

HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan

Hubungi Marketing Kami :

• Email  : info@jurnaldunia.com
• HP      : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)