Inilah 9 Masalah Migas Indonesia

Jurnaldunia.com - Pengamat geopolitik, Dirgo D Purbo, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan masalah perminyakan yang harus dihadapi pemerintah ke depannya. Kesembilan permasalahan ini jika tidak diselesaikan sangat mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia.

"Ini berbicara kedaulatan dan keamanan negara kita," ujarnya di Jakarta, Sabtu 17 November 2012.

Dirgo memaparkan kesembilan permasalahan tersebut antara lain, pencaplokan wilayah Ambalat oleh Malaysia yang saat ini terjadi. Wilayah tersebut memiliki kandungan minyak yang cukup besar. Kemudian, penyelesaian masalah pencemaran minyak di kawasan perairan timur akibat eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan Australia bekerjasama dengan Thailand. "Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan tidak ada ujungnya," katanya.

Permasalahan lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah menjamin suplai bahan bakar minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi, di beberapa daerah. Hal tersebut mengakibatnya terjadinya disparitas harga yang tinggi sehingga merugikan masyarakat.

Permasalahan pencurian minyak sampai saat ini juga belum mampu ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Padahal sebagai komoditas yang menyangkut hajat hidup rakyat, permasalahan ini mengancam kedaulatan negara.

"Kalau di negara lain ini mengancam keamanan nasional. Karena minyak kan hajat hidup banyak orang," katanya.

Penanganan bencana eksplorasi seperti yang terjadi di Sidoarjo menurutnya juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Karena ancaman terjadinya hal serupa terus sangat besar ke depannya. "Ditambah lagi sekarang di Gresik ada semburan baru," katanya.

Dirgo juga mengatakan, yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman terjadinya kenaikan harga minyak dunia, mengingat masih terjadinya konfik di timur tengah dan meningkatnya permintaan akibat terjadinya musim dingin di beberapa daerah konsumen besar internasional.  Hal ini menurutnya jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi ketahanan fiskal Indonesia dalam APBN yang telah dirancang pemerintah.

Berikutnya, pembubaran BP Migas saat ini katanya menambah catatan permasalahan perminyakan yang harus dihadapi pemerintah. Pasalnya hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian di dalam industri perminyakan nasional. Apalagi respons yang dilakukan pemerintah atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan membuat unit baru di bawah kementerian ESDM dinilai kurang cermat. "Itu tidak menyelesaikan masalah, hanya beda jaket dan jasnya," katanya.

(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)

HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan

Hubungi Marketing Kami :

• Email  : info@jurnaldunia.com
• HP      : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)