Masalah banjir, kemacetan, dan polusi di Jakarta, menurut pengajar Universitas Indonesia itu, merupakan pertanda kecil bahwa ibu kota negara ini sudah menampung beban yang terlalu berat.
"Luas Pulau Jawa cuma 7 persen dari total luas daratan Indonesia. Penduduknya 58 persen dari total penduduk Indonesia," kata Andrinof di Jakarta, Senin 21 Januari 2013.
Bahkan, menurut dia, dalam 30 tahun terakhir, tidak ada keputusan yang sifatnya visioner. Oleh karena itu, ia mengatakan, usulan pemindahan ibu kota ini adalah usulan konkret untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah mewarisi setumpuk masalah.
Ia menambahkan, sebenarnya yang dihadapi pemerintah untuk memindahkan ibu kota tidaklah terlalu sulit. Sebab, pemerintah hanya memerlukan kesepakatan bersama dan melakukan beberapa penyesuaian.
"Yang dihadapi bersama adalah kesepakatan mengenai pemindahan ibu kota ini. Sedikit perubahan undang-undang oleh DPR, dan memasukkan anggaran multi years untuk pembangunan ibu kota baru secara bertahap," katanya.
Jika langkah tersebut terus dilakukan setiap tahunnya, pemindahan ibu kota, menurut dia, akan berjalan mulus dalam 10 tahun.
Apa keuntungan pemindahan ibu kota?Andrinof menjelaskan, pemindahan ibu kota ini akan berdampak besar. Terutama terhadap distorsi-distorsi yang ada pada perekonomian ataupun pemerintahan, jika kedua kekuatan ini berada dalam satu kota yang sama.
Belajar dari demonstrasi para buruh yang menutup akses tol atau berujung pada terjadinya kerusuhan, kegiatan ekonomi di Jakarta juga turut terganggu.
"Biarlah pusat bisnis menjadi pusat bisnis," katanya.
Selain itu, dia menambahkan, pemindahan ibu kota, terutama ke luar Pulau Jawa, bisa membuat pemerintah mempunyai kesempatan lebih baik untuk menata ibu kota sesuai kota-kota modern di dunia.
Di ibu kota baru, Andrinof mengatakan, pemerintah dapat mewajibkan hunian vertikal, sehingga membuat lahan terbuka hijau menjadi lebih banyak dan keadaan kota tertata dengan rapi.
"Mungkin di Kalimantan, karena mereka di tengah Indonesia dan masih cenderung sepi. Kalau di Karawang atau Pulau Jawa, sistemnya nanti akan sama saja dengan Jakarta, yaitu perencanaan kota dengan sistem tambal sulam," tuturnya.
Pemindahan ibu kota ini, menurut dia, juga salah satu upaya untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari musibah yang lebih besar. Saat ini, ia mengatakan, urbanisasi terus meningkat dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
Kondisi ini dinilai akan memicu tekanan yang hebat terhadap krisis sumber daya alam di Pulau Jawa, menimbulkan permasalahan terhadap pelayanan fasilitas publik, dan timbulnya berbagai macam permasalahan sosial.
Banyak negara melakukanUsulan pemindahan ibu kota ini, menurut Andrinof, bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Di banyak negara, pemisahan pusat bisnis dan pemerintahan telah dilakukan dan berhasil.
"Yang terbaru mungkin Malaysia. Mereka memindahkan pusat pemerintahan federal administratifnya ke Putrajaya," katanya.
Selain itu, ia menambahkan, ada juga Afrika Selatan, Turki, Yaman, Australia, Jerman, dan banyak negara yang sudah melakukan pemisahan ini.
(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
- Email : info@jurnaldunia.com
- HP : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)
0 komentar:
Posting Komentar